Jakarta - Laporan pengaduan masyarakat terhadap Ombudsman RI terkait pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2013 sebanyak 199 laporan.
Di mana klasifikasi pelapor umum mencapai 72,9 persen, honorer K2 26,1 persen, dan honorer K1 satu persen.
"Dugaan maladministrasi paling tinggi itu ada di penyimpangan prosedur 27,1 persen, tidak transparan 19,6 persen, dan permintaan uang, barang, dan jasa ada 14,1 persen," kata Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, saat memaparkan capaian kinerja akhir tahun 2013 di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2013).
Sementara tahapan proses seleksi CPNS yang diadukan paling tinggi ada di seleksi administrasi 32,7 persen, pendaftaran awal 30,2 persen dan pelaksanaan tes 18,6 persen.
Tak hanya itu, seleksi CPNS di tingkat pemerintahan kota/kabupaten paling tinggi mencapai 61,8 persen, kemudian pemerintahan provinsi 15,6 persen, instansi pemerintah/kementerian 10,1 persen, lembaga pendidikan negeri 5,5 persen, dan lembaga pemerintah nonkementerian 4,0 persen.
Menurut Budi, angka pelapor tahun ini mengalami penurunan 30 persen dibanding pengaduan tahun lalu berjumlah 295 laporan. Sehingga, catatan jumlah pengaduan yang sedikit itu patut di apresiasi.
"Akan tetapi, penyempurnaan masih harus terus dilakukan ditahun-tahun mendatang," tukasnya.
No comments:
Post a Comment